Ketegangan Meningkat: Konflik Israel-Suriah Ancam Stabilitas Timur Tengah!

BERITATERBERITA – Kabar duka datang dari wilayah perbatasan barat daya antara Suriah dan Israel, di mana konflik terbaru dilaporkan telah merenggut nyawa sejumlah warga sipil.

Kementerian Luar Negeri Suriah mengumumkan pada hari Selasa, 25 Maret 2025, bahwa setidaknya enam warga negara mereka menjadi korban tewas dalam insiden tersebut.

Namun, hingga saat ini, rincian pasti mengenai identitas para korban masih belum sepenuhnya terungkap.

Belum dapat dipastikan apakah mereka yang tewas merupakan anggota dari kelompok bersenjata yang aktif di wilayah tersebut atau warga sipil bersenjata yang berasal dari Kegubernuran Daraa di Suriah selatan.

Menanggapi insiden ini, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengeluarkan pernyataan resmi.

Menurut pihak IDF, pasukan mereka melakukan tindakan balasan setelah terlebih dahulu mendapatkan serangan dari pihak lain.

Pasukan Israel telah lama ditempatkan di dalam zona penyangga yang dulunya dikontrol oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Penempatan pasukan ini berlangsung di sepanjang garis perbatasan kedua negara sejak terjadinya pergolakan politik yang menggulingkan kepemimpinan diktator Suriah Bashar Assad pada bulan Desember.

Awalnya, pemerintah Israel menyatakan bahwa penempatan pasukan di wilayah tersebut diperlukan sebagai langkah untuk menjamin keamanan.

Alasan utamanya adalah karena pada saat itu, pemerintahan Suriah yang berfungsi secara efektif belum terbentuk sepenuhnya.

Namun, seiring berjalannya waktu, para pejabat tinggi Israel memberikan pernyataan yang berbeda.

Mereka mengatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di zona penyangga tersebut secara permanen.

Tindakan Israel ini menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya adalah Andreas Krieg, seorang dosen senior di School of Security Studies di King’s College London.

Dalam sebuah wawancara dengan media pada awal Maret yang lalu, Krieg menyatakan bahwa Israel telah melanggar hukum internasional secara signifikan.

Pelanggaran tersebut tidak hanya terkait dengan tindakan merebut dan menduduki wilayah Suriah secara ilegal.

Lebih lanjut, Krieg menambahkan bahwa Israel juga telah menggunakan kekuatan militer di dalam wilayah Suriah untuk menyerang target-target yang dinilai tidak secara langsung mengancam keamanan Israel pada saat itu.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, turut memberikan peringatan terkait situasi yang memanas ini.

Dalam kunjungannya ke Israel pada hari Selasa, Kallas menyatakan kekhawatirannya bahwa serangan Israel ke wilayah Suriah berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas.

“Kami (Uni Eropa) merasa bahwa hal ini tidak perlu dilakukan, karena Suriah saat ini tidak menyerang Israel,” tegas Kallas dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar.

Meski demikian, secara resmi, pemerintah Israel memiliki alasan tersendiri terkait tindakan mereka di wilayah perbatasan.

Israel mengklaim bahwa mereka tidak hanya berupaya memastikan keamanan mereka sendiri dengan menargetkan pangkalan militer dan amunisi yang ditinggalkan oleh rezim Assad.

Lebih dari itu, Israel juga menyatakan bahwa mereka bertindak untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas yang ada di Suriah.

Suriah merupakan negara dengan populasi sekitar 25 juta jiwa yang memiliki latar belakang yang sangat beragam.

Keragaman ini mencakup berbagai etnis dan agama yang berbeda.

Sayangnya, konflik berkepanjangan dan perang saudara yang terjadi selama bertahun-tahun telah menyebabkan perpecahan di antara berbagai kelompok masyarakat Suriah.

Menurut analisis Andreas Krieg, sudah menjadi rahasia umum bahwa sejumlah kepentingan asing turut mendorong perpecahan tersebut.

Tujuannya diduga untuk memuluskan misi dan kepentingan mereka di wilayah tersebut.

“Kita telah melihat Rusia memaksakan narasi yang menentang (milisi pemberontak) Hayat Tahrir al-Sham, atau HTS, yang mencoba ‘melindungi’ umat Kristiani saat Natal. Kita telah melihat Iran mengatakan bahwa mereka adalah ‘pelindung Syiah’ di Suriah dan Israel melakukan hal yang sama dengan mengatakan bahwa kami di sini untuk ‘membela’ Druze,” jelas Krieg.

Komunitas Druze merupakan sebuah sekte agama minoritas yang unik di wilayah Timur Tengah.

Sistem doktrin mereka dikenal eklektik, menggabungkan berbagai elemen kepercayaan.

Diperkirakan terdapat sekitar 150.000 warga Druze di Israel yang memiliki kewarganegaraan Israel.

Mereka secara teratur bertugas di militer Israel dan dianggap sangat loyal kepada negara tersebut.

Di Suriah sendiri, jumlah komunitas Druze jauh lebih besar, mencapai sekitar 700.000 orang.

Mereka merupakan salah satu komunitas minoritas terbesar di Suriah.

Setelah terjadinya perubahan pemerintahan, komunitas Druze di Suriah telah mendesak pemerintah yang baru untuk secara tegas menegakkan hak-hak minoritas di negara tersebut.

Meskipun terdapat berbagai faksi dan perbedaan pendapat di dalam komunitas Druze Suriah, para pengamat menilai bahwa mayoritas dari mereka menolak tawaran “perlindungan” dari Israel.

Sejauh ini, pemerintah sementara Suriah yang dipimpin oleh Presiden Ahmad al-Sharaa telah menyatakan komitmennya untuk fokus pada persatuan nasional.

Ahmad al-Sharaa, yang dulunya merupakan pemimpin HTS (milisi yang menggulingkan Assad), telah berulang kali menyampaikan bahwa semua kelompok etnis dan agama minoritas di Suriah, termasuk Kurdi, Kristen, Druze, dan Alawit, harus dilibatkan secara aktif dalam menjalankan roda pemerintahan negara.

Namun, menurut pandangan Andreas Krieg, hal terakhir yang diinginkan oleh Israel adalah terbentuknya pemerintahan yang inklusif di Suriah.

Pemerintahan yang inklusif berpotensi menstabilkan negara tersebut, sehingga Suriah memiliki kemampuan untuk melawan Israel.

Trita Parsi, wakil presiden eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft yang berbasis di Washington, memberikan pandangannya melalui unggahan di platform media sosial X pada awal Maret.

Parsi menulis bahwa Israel telah lama mempraktikkan apa yang dikenal sebagai “doktrin pinggiran”.

Doktrin ini melibatkan upaya Israel untuk mencari aliansi dengan kelompok-kelompok minoritas non-Muslim, seperti Druze, serta negara-negara di sekitar wilayah tersebut sebagai strategi untuk meningkatkan keamanan nasionalnya sendiri.

Para pengamat juga menambahkan bahwa pernyataan-pernyataan yang cenderung memecah belah terkait upaya membela kaum minoritas juga terkait erat dengan bagian lain dari strategi Israel di Suriah.

Strategi tersebut melibatkan penempatan pasukan Israel di lapangan. Meskipun strategi ini mungkin memberikan hasil positif dalam jangka pendek, namun Andreas Krieg meyakini bahwa hal tersebut tidak akan menghasilkan keamanan jangka panjang yang berkelanjutan.

“Israel sudah melihat dirinya sendiri bahwa mereka masih dikelilingi oleh musuh,” jelas analis militer tersebut.

“Dalam benak mereka, sejak tahun 1948 ketika Israel berdiri, mereka telah berperang melawan semua negara tetangganya. Jadi tidak ada kepercayaan…  alih-alih terlibat dengan kepemimpinan baru (Suriah), Israel kembali berhadapan dengan berbagai konfrontasi,” pungkasnya. (Red)