Zelenskyy Pasang Badan: Kedaulatan Ekonomi Ukraina Harga Mati, Tolak Kendali AS Atas Mineral!

BERITATERBERITA – Ukraina tidak menyetujui kesepakatan apapun terkait sumber daya mineralnya dengan Amerika Serikat (AS) jika hal itu membahayakan aspirasi Kyiv untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Presiden Volodymyr Zelenskyy, yang menunjukkan rasa was-was Ukraina dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dan ambisi integrasi ke Eropa.

Isu krusial ini terletak pada potensi kesepakatan mineral untuk memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina terhadap agresi Rusia.

Namun, jaminan keamanan yang diharapkan belum terwujud, dan adanya potensi kompromi terhadap keanggotaan Uni Eropa menambah kerumitan situasi.

Ukraina bertekad untuk memprioritaskan integrasi ke dalam Uni Eropa sebagai bagian dari visi masa depannya.

Presiden Ukraina menyatakan dalam konferensi pers pada hari Jumat bahwa Kyiv telah menerima draf kesepakatan mengenai sumber daya berharganya dari AS.

Namun, salah satu dari media Ukraina memberikan keterangan jika kesepakatan tersebut berpotensi bertentangan dengan kedaulatan ekonomi yang disyaratkan untuk aksesi Ukraina ke Uni Eropa.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat Ukraina.

Sehari sebelumnya, Financial Times melaporkan bahwa versi terbaru kesepakatan yang diusulkan oleh AS akan memberikan Washington kendali atas sumber daya alam Ukraina melalui dana investasi bersama.

Ini akan berlaku untuk semua sumber daya mineral, termasuk minyak dan gas, serta aset energi utama yang dikhawatirkan oleh para pejabat Ukraina akan merusak kedaulatan negara mereka.

Kedaulatan atas sumber daya alam merupakan isu sensitif bagi Ukraina.

Presiden AS, Donald Trump, pernah mengusulkan untuk mengeksploitasi pertambangan logam milik Ukraina sebagai pengganti bantuan militer AS untuk Kyiv.

Sebuah kesepakatan dilaporkan akan ditandatangani pada 28 Februari, namun ditunda setelah perselisihan antara Trump dan Zelenskyy.

Ketidakpastian politik di AS juga turut mempengaruhi jalannya negosiasi.

Pada Selasa, 25 Maret, Zelenskyy mengatakan bahwa AS telah mengusulkan kesepakatan mineral tanpa memberikan batas waktu yang jelas.

Pernyataan ini muncul sehari setelah Trump mengatakan bahwa kesepakatan akan segera ditandatangani.

Perbedaan waktu dan penekanan dalam pernyataan kedua pemimpin menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait perundingan ini.

Versi awal kesepakatan akan membentuk dana di mana Ukraina akan menyumbangkan 50 persen dari hasil ekstraksi sumber daya milik negara, termasuk minyak, gas, dan infrastruktur logistik.

Versi yang sebelumnya disetujui oleh Kyiv tidak mencakup jaminan keamanan, tetapi menyatakan bahwa dana tersebut akan diinvestasikan kembali untuk kepentingan Ukraina.

Akan tetapi, rasa was-was terhadap kendali AS tetap menjadi perhatian utama.

FT melaporkan pada hari Kamis lalu bahwa proposal AS mengindikasikan jika Washington memiliki kendali atas sumber daya alam Ukraina melalui dana investasi bersama.

Administrasi Trump juga memperkenalkan kembali klausul mengenai sumber daya di bawah tanah Ukraina yang mewajibkan Kyiv untuk membayar kembali seluruh jumlah bantuan AS yang diberikan sejak awal perang.

Kiel Institute memperkirakan jumlah tersebut mencapai sekitar $123 miliar.

Jika dikonversikan ke Rupiah Indonesia (IDR) dengan asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS (kurs perkiraan pada 29 Maret 2025), jumlah tersebut akan mencapai sekitar Rp1.968 triliun.

Jumlah yang sangat besar ini tentu akan menjadi beban berat bagi perekonomian Ukraina.

Surat kabar online Ukraina, Yevropeiska Pravda, menyatakan bahwa kewajiban pembayaran kembali ini dapat bertentangan dengan aksesi Uni Eropa karena adanya batasan yang mempengaruhi kedaulatan ekonomi Ukraina.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dengan tegas menyatakan: “Tidak ada hal yang dapat mengancam aksesi Ukraina ke Uni Eropa yang dapat diterima.”

Wakil Perdana Menteri Pertama dan Menteri Ekonomi Ukraina, Yulia Svyrydenko, menambahkan: “Versi kerja yang kami terima pada dasarnya mencerminkan posisi dan pendekatan para ahli hukum dari pihak AS. Kami sedang merumuskan posisi kami.”

Pernyataan para pemimpin Ukraina ini menunjukkan sikap kehati-hatian dan penolakan terhadap persyaratan yang merugikan.

Poin-poin yang menjadi kendala tetap ada terkait kesepakatan mengenai sumber daya mineral Ukraina, yang harus diratifikasi oleh parlemen negara tersebut.

Zelenskyy telah menyatakan bahwa Kyiv tidak akan mengakui bantuan militer AS yang telah diberikan sejauh ini jika ini dianggap sebagai utang dalam kerangka kesepakatan sumber daya alam. (Red)