4 Kabupaten Tersepi di Maluku 2025, Juara Pertamanya Dipimpin Bupati ‘Termiskin’ La Hamidi, Hartanya Cuma Rp615 Juta

BERITATERBERITA – Provinsi Maluku, dengan segala kekayaan alam dan budayanya, ternyata menyimpan sisi lain yang menarik untuk dikulik.

Salah satunya adalah keberadaan beberapa kabupaten yang menyandang predikat sebagai wilayah paling sepi atau tersunyi jika dilihat dari jumlah penduduknya.

Lebih unik lagi, kabupaten yang menduduki peringkat pertama sebagai yang tersepi saat ini dipimpin oleh sosok bupati dengan catatan harta kekayaan terendah se-Maluku.

Potret Demografi Maluku Terkini

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, total populasi penduduk di Provinsi Maluku telah menyentuh angka 1.945.648 jiwa.

Namun, sebaran penduduk ini tidak merata di seluruh wilayah administrasi provinsi kepulauan tersebut.

Beberapa kabupaten secara signifikan memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit dibandingkan wilayah lainnya, sehingga kerap dijuluki sebagai kabupaten tersepi.

Inilah Empat Wilayah Paling ‘Tenang’ di Maluku

Gelar kabupaten tersepi nomor satu di Maluku jatuh kepada Kabupaten Buru Selatan.

Data BPS 2024 mencatat jumlah penduduk di Buru Selatan hanya sebanyak 80.842 jiwa, angka yang sangat kontras dibandingkan total populasi provinsi.

Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan jumlah penduduk sedikit lebih banyak, yakni 87.197 jiwa pada tahun 2024.

Menyusul di urutan ketiga adalah Kabupaten Kepulauan Aru, yang dihuni oleh 109.159 jiwa penduduk berdasarkan data BPS yang sama.

Melengkapi daftar empat besar kabupaten tersepi di Provinsi Maluku adalah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan catatan populasi sebanyak 126.245 jiwa.

Fokus: Bupati dengan Harta ‘Terminim’ di Wilayah Tersepi

Keunikan muncul di Kabupaten Buru Selatan, sang jawara wilayah tersepi.

Kabupaten ini kini secara resmi dipimpin oleh Bupati La Hamidi, yang berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pasca Pilkada 2024, menjadi bupati dengan nilai kekayaan terendah di antara rekan-rekannya se-Maluku.

Tercatat, harta kekayaan Bupati La Hamidi berada di angka Rp 615.000.000 (Rp 615 Juta), sebuah angka yang terbilang paling ‘minimalis’ jika disandingkan dengan kepala daerah lainnya di Maluku yang rata-rata memiliki harta miliaran rupiah.

Sebagai perbandingan mencolok, Bupati Maluku Tenggara, M Thaher Hanubun, melaporkan kekayaan lebih dari Rp 10,6 Miliar, menunjukkan disparitas yang sangat jauh.

Fenomena wilayah tersepi yang dipimpin oleh bupati dengan LHKPN terendah ini tentu memunculkan berbagai persepsi, mulai dari potret kesederhanaan pemimpin hingga cerminan kondisi ekonomi daerah itu sendiri. (Dhet)