Polda Sulut Jadi Sorotan! Begini Cara Divhumas Polri Tingkatkan Efektivitas Keterbukaan Informasi Publik yang Bikin Masyarakat Penasaran

Diskusi ini mengangkat tema sentral mengenai peningkatan efektivitas keterbukaan informasi publik di tubuh Polri (Foto: Humas Polda Maluku)

BERITATERBERITA – Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia baru saja menggelar sebuah diskusi publik yang sangat penting di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Diskusi ini mengangkat tema sentral mengenai peningkatan efektivitas keterbukaan informasi publik di tubuh Polri.

Tujuannya sangat mulia, yaitu menjadikan Polri sebagai badan publik yang informatif dalam rangka menyongsong cita-cita luhur Indonesia Emas.

Acara yang berlangsung di Hotel Luwansa Manado pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 ini, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting.

Tampak hadir Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Dachi, Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro, serta para Pejabat Utama Polda Sulut.

Turut hadir pula Komisioner Komisi Informasi Sulut Andre Mongdong, Kepala Dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika Kota Manado, Tenaga Ahli Manajemen Media Divhumas Polri, dan para peserta yang terdiri dari personel Bidhumas, para Kepala Seksi Humas jajaran, serta perwakilan personel Satuan Kerja di Polda Sulut.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh personel Polri, khususnya yang bertugas di bidang kehumasan di wilayah Sulawesi Utara.

Beliau menekankan bahwa dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat telah memberikan kontribusi yang sangat besar.

Kontribusi tersebut berperan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Lebih lanjut, Brigjen Pol Tjahyono Saputro menjelaskan bahwa diskusi publik yang diadakan di Polda Sulawesi Utara ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Biro PID Divhumas Polri.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Polri.

Dengan adanya keterbukaan informasi yang baik, diharapkan Polri dapat semakin dekat dengan masyarakat dan membangun citra yang positif.

Menurut Karo PID, keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat tahun 2025 menjadi bukti nyata betapa pentingnya peran kehumasan yang efektif dalam mendukung tugas operasional Polri.

Melalui penyebaran informasi yang terstruktur dan akurat, Polri mampu menjaga kelancaran arus mudik dan arus balik.

Selain itu, Polri juga berhasil memberikan informasi terkini kepada masyarakat serta menjawab kebutuhan akan transparansi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Hasilnya sungguh menggembirakan. Pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 mendapatkan apresiasi yang luas dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pimpinan, hingga para pejabat negara.

Hal ini membuktikan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya sekadar tuntutan zaman, tetapi juga merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital yang serba cepat ini.

Masyarakat kini semakin cerdas dan kritis dalam mencari informasi, sehingga Polri harus mampu menjawab kebutuhan tersebut dengan menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya.

Sementara itu, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Dachi juga menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan diskusi publik yang diinisiasi oleh Biro PID Divhumas Polri ini.

Beliau menekankan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan pemahaman yang baik mengenai undang-undang ini, diharapkan seluruh personel Polri dapat menjalankan tugasnya dengan lebih transparan dan akuntabel.

Brigjen Pol Bahagia Dachi berharap agar seluruh peserta diskusi publik dapat memahami dengan baik materi yang telah disampaikan.

Pemahaman yang mendalam mengenai keterbukaan informasi publik akan sangat membantu mereka dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Keterbukaan informasi bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun citra positif Polri di mata masyarakat.

Diskusi ini menjadi wadah yang sangat baik bagi para personel Polri untuk bertukar pikiran dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik.

Dengan adanya pemahaman yang sama, diharapkan implementasi undang-undang tersebut dapat berjalan dengan lebih efektif di seluruh jajaran Polda Sulawesi Utara.

Polri menyadari bahwa kepercayaan publik adalah modal utama dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik juga merupakan wujud dari komitmen Polri untuk menjadi institusi yang modern dan profesional.

Di era digital ini, masyarakat memiliki akses yang sangat luas terhadap berbagai informasi. Oleh karena itu, Polri harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat.

Hal ini akan membantu mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat meresahkan masyarakat.

Selain itu, keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Dengan adanya informasi yang transparan mengenai kinerja Polri, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Hal ini akan membantu Polri untuk terus berbenah diri dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

Polri percaya bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Kegiatan diskusi publik ini juga menjadi ajang bagi Polri untuk mendengarkan aspirasi dan harapan masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi.

Dengan memahami kebutuhan masyarakat, Polri dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

Polri berkomitmen untuk terus berupaya menjadi institusi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan digelarnya diskusi publik ini, diharapkan seluruh personel Polri di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara semakin termotivasi untuk meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi publik.

Hal ini sejalan dengan visi Polri untuk menjadi institusi yang dipercaya dan dicintai oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi tersebut.

Polri akan terus berupaya untuk menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Dhet)

Rekomendasi