Bupati Buru ‘Ngebut’ ke DPR RI: Ada Apa dengan Komisi Hukum?

Memanfaatkan Peluang Strategis DPR RI

“Tentu ini menjadi peluang besar bagi Kabupaten Buru, dan banyak hal yang bisa beliau bantu untuk kita melalui berbagai koneksi yang dimilikinya saat ini,” ujar Bupati Ikram Umasugi.

Beliau menjelaskan, Komisi III DPR RI memiliki cakupan kerja yang sangat strategis. Ini memungkinkan dirinya untuk menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi, serta kebutuhan daerah di Kabupaten Buru kepada Komisi tersebut.

Selain itu, Komisi III DPR RI juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai ruang lingkup kerja Komisi.

Mereka juga dapat membantu pimpinan DPRD di daerah mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Bupati atau masyarakat kepada DPRD.

“Mereka di Komisi III pada prinsipnya akan menerima dan menampung serta membahas lalu akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di tiap daerah,” ungkap Bupati.