Bupati Buru ‘Ngebut’ ke DPR RI: Ada Apa dengan Komisi Hukum?

BERITATERBERITA – Bupati Kabupaten Buru, Ikram Umasugi SE, baru saja melawat ke Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di Ruang Rapat Komisi III Gedung Nusantara II DPR RI Lantai I, Jakarta.

Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi demi memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk kemajuan Kabupaten Buru di masa mendatang.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat, menurut Bupati Ikram Umasugi.

Ini menjadi momen penting bagi Pemerintah Kabupaten Buru untuk menyampaikan berbagai kebutuhan strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi III, yang meliputi penegakan hukum dan peraturan daerah.

Memanfaatkan Peluang Strategis DPR RI

“Tentu ini menjadi peluang besar bagi Kabupaten Buru, dan banyak hal yang bisa beliau bantu untuk kita melalui berbagai koneksi yang dimilikinya saat ini,” ujar Bupati Ikram Umasugi.

Beliau menjelaskan, Komisi III DPR RI memiliki cakupan kerja yang sangat strategis. Ini memungkinkan dirinya untuk menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi, serta kebutuhan daerah di Kabupaten Buru kepada Komisi tersebut.

Selain itu, Komisi III DPR RI juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai ruang lingkup kerja Komisi.

Mereka juga dapat membantu pimpinan DPRD di daerah mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Bupati atau masyarakat kepada DPRD.

“Mereka di Komisi III pada prinsipnya akan menerima dan menampung serta membahas lalu akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di tiap daerah,” ungkap Bupati.

Perhatian Pusat pada Potensi Buru

Menanggapi pertemuannya dengan Bupati Kabupaten Buru, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa Kabupaten Buru memiliki posisi strategis yang membutuhkan perhatian lebih.

Terutama dalam konteks pemanfaatan Sumber Daya Alam yang dimilikinya, potensi ini perlu dioptimalkan untuk kemajuan daerah.

“Kabupaten Buru adalah daerah yang penting secara geografis maupun sosial di Provinsi Maluku, dukungan pemerintah pusat sangat penting dalam menyukseskan tugas Bupati dan Pemda ke depan,” tegasnya.

Habiburokhman berharap, kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif di Kabupaten Buru dan Maluku pada umumnya.

Ini juga menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat, pungkasnya. (DHET)