DPRD Pertanyakan Anggaran 2024, Apa Kata Bupati Humbahas Soal SILPA Jumbo?

DPRD Humbahas soroti SILPA jumbo dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD 2024

BERITATERBERITA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar rapat paripurna penting pada Kamis sore, 12 Juni 2025.

Enam fraksi di DPRD Humbahas menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Bupati atas Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Humbahas Tahun Anggaran (TA) 2024.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora, dihadiri Bupati Humbahas Dr Oloan P Nababan SH MH, Wakil Ketua DPRD Humbahas Jessika Avelina Simamora, serta berbagai unsur pimpinan daerah dan masyarakat.

Apresiasi Atas Opini WTP yang Konsisten

Sebelum menyampaikan pandangan umum, Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora terlebih dahulu mengumumkan nama-nama juru bicara dari masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

Pandangan Umum diawali dari Fraksi Golkar Solidaritas yang disampaikan Antonius P Simamora ST, diikuti oleh Fraksi Hanura (Hartono Lumban Gaol), Fraksi Nasdem (Gerhana Tumanggor), Fraksi Persatuan Indonesia (Lam Marganda Silaban), Fraksi Gerindra (Andreas Yudihstira Simamora), dan terakhir Fraksi Gabungan (Jamonang Nababan).

Dalam pandangan umum tersebut, seluruh fraksi memberikan apresiasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2024 yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

Sorotan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kabupaten Humbahas dinilai telah berupaya maksimal dalam melaksanakan tertib administrasi dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah, sehingga mampu mempertahankan opini WTP sebanyak sembilan kali berturut-turut sejak tahun 2016.

Fraksi Golkar Solidaritas menjelaskan bahwa opini WTP ini menunjukkan sistem pengelolaan keuangan daerah berada di jalur yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Dari sisi pendapatan daerah, realisasi mencapai 97,34% dari target, menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan, meskipun terdapat sedikit penurunan sebesar 0,38% dibandingkan tahun 2023.

Realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah yang mencapai 98,46% dari anggaran juga dinilai sebagai indikasi koordinasi yang baik.

Kesenjangan Serapan Anggaran dan Sisa Lebih Pembiayaan

Namun demikian, Fraksi Golkar Solidaritas menyoroti beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama.

Salah satu poin utama adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai Rp70.800.981.508,63 atau 85,45% dari target Rp82.853.322.600,00.

Fraksi ini juga mencermati realisasi belanja bantuan sosial yang sangat rendah, hanya 35,43% dari total anggaran Rp1.233.250.000,00, yang berarti lebih dari 64% anggaran tidak terserap.

Selain itu, Fraksi Golkar Solidaritas juga menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2024 yang mencapai angka cukup besar, yaitu Rp32.134.112.123,61, yang sebagian besar berasal dari dana transfer pusat seperti tunjangan profesi guru dan Dana Alokasi Umum.

Pertanyaan Fraksi Hanura Terkait Penggunaan SILPA

Fraksi Hanura dalam pandangan umumnya juga menyoroti secara khusus SILPA tahun 2024 yang mencapai Rp32.134.112.123,61 dan terdiri dari sembilan poin.

Fraksi ini mempertanyakan secara detail dan transparan mengenai peruntukan SILPA yang begitu besar, mengingat masih banyak sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian yang membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun mengapresiasi realisasi PAD sebesar 85,45%, Fraksi Hanura tetap berharap adanya upaya berkelanjutan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Evaluasi Potensi PAD dan Serapan Belanja Modal dari Nasdem

Partai Nasdem juga mengapresiasi upaya maksimal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, namun menyoroti realisasi PAD yang hanya 85,45% dari target sebagai indikasi adanya kekurangan yang perlu dievaluasi, terutama potensi dari sektor pajak daerah dan retribusi yang dinilai belum tergali optimal.

Terkait belanja daerah, Fraksi Nasdem menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 87,89%, mengingat belanja modal merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah termasuk infrastruktur pendidikan yang perlu segera diperbaiki.

Fraksi Nasdem juga mendorong agar SILPA yang besar dapat dimanfaatkan untuk mendanai program-program pelestarian hutan dan pengelolaan alam yang lebih serius.

Perindo Soroti Penurunan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Pandangan Umum Fraksi Persatuan Indonesia menyoroti anggaran pendapatan tahun 2024 sebesar Rp1.033.577.144.507,00 dengan realisasi Rp1.006.064.472.134,63 atau 97,34%, yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,38%.

Fraksi Perindo juga mencermati realisasi belanja daerah sebesar 94,47% atau Rp1.018.955.758.458,00 dari anggaran Rp1.078.604.312.954,00, yang juga mengalami penurunan realisasi belanja dibandingkan tahun sebelumnya.

Fraksi ini juga menyoroti realisasi PAD yang hanya 85,45% dan SILPA yang signifikan, mengindikasikan adanya program yang tidak terealisasi optimal.

Harapan Fraksi Gerindra untuk Peningkatan PAD dan Program Prioritas

Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya meminta Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk meningkatkan PAD agar target di tahun 2025-2026 dapat mencapai Rp100 miliar.

Mereka juga mengharapkan peran pemerintah yang lebih intens dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan serta menjalankan program prioritas Presiden seperti swasembada pangan, koperasi merah putih, dan Makan Bergizi Gratis yang dinilai dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fraksi Gerindra juga mendorong Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk lebih aktif melakukan lobi ke pemerintah provinsi dan pusat agar program-program yang ada dapat masuk ke Kabupaten Humbang Hasundutan.

Fokus Fraksi Gabungan pada Retribusi, Belanja Bantuan Sosial, dan SILPA

Pandangan Umum Fraksi Gabungan menyoroti realisasi PAD yang hanya mencapai 85,46% dari anggaran, dengan realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar 76,98% dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya 69,70%, menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap potensi dan strategi peningkatan PAD.

Fraksi ini juga mencermati realisasi belanja daerah sebesar 94,47%, dengan catatan pada belanja bantuan sosial yang hanya terealisasi 35,43% dari anggaran, serta belanja modal yang hanya 87,89% dan realisasi belanja tanah yang sangat rendah yaitu 27,13%.

Fraksi Gabungan juga menyoroti realisasi belanja tak terduga yang sangat minim yaitu 13,37%.

Terkait SILPA 2024 yang mencapai Rp32.134.112.123,61, Fraksi Gabungan menyoroti sisa dana tunjangan profesi guru yang sangat besar serta kewajiban kepada pihak ketiga dan kegiatan berlanjut, yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan efektivitas penyerapan anggaran di masa mendatang. (Manusun Simanullang/D.S)