Pemberitaan Pungli Dandim Namlea Disebut Tidak Benar, Ini Kata Ketua KAMMI

Ketua HMI Namlea sesalkan berita tidak benar terkait Dandim 1506/Namlea

BERITATERBERITA – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Namlea, Abdullah Fatsey, turut angkat bicara menyikapi pemberitaan dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret nama Dandim 1506/Namlea di kawasan tambang Gunung Botak. Abdullah Fatsey menyayangkan pemberitaan yang dinilai tidak benar dan cenderung menyudutkan Komandan Distrik Militer (Dandim) setempat.

Abdullah Fatsey dengan tegas menyatakan bahwa informasi yang tersebar di salah satu media mengenai keterlibatan Dandim 1506/Namlea dalam praktik pungli tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas pemberitaan tersebut dan menyebutnya bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan.

Lebih lanjut, Abdullah Fatsey menjelaskan bahwa keberadaan aparat TNI, khususnya pos-pos Ramil yang bertugas mengamankan wilayah Gunung Botak, justru memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat penambang. Menurutnya, masyarakat merasa nyaman dan bahkan senang dengan kehadiran TNI yang selama ini menjaga stabilitas serta keamanan di area tersebut.

HMI Tegaskan Tidak Ada Bukti Pungli TNI

Ketua HMI Cabang Namlea ini juga menambahkan bahwa pihaknya tidak menemukan bukti yang valid yang mengindikasikan adanya praktik pungli yang dilakukan oleh personel TNI di lapangan, sebagaimana yang dituduhkan dalam pemberitaan. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut sangat merugikan citra institusi TNI, terutama Kodim 1506/Namlea yang selama ini aktif menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Buru.

Abdullah Fatsey mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya dan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Ajakan untuk Membangun Daerah dengan Kebersamaan

Ketua HMI Kabupaten Buru ini berharap agar klarifikasi yang disampaikannya dapat memberikan keseimbangan informasi terhadap berita yang telah beredar sebelumnya. Ia juga berharap klarifikasi ini dapat membantu menjaga kondusivitas di tengah masyarakat serta membangun daerah dengan semangat kebersamaan dan menjunjung tinggi kebenaran.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kawasan Gunung Botak memang menjadi sorotan terkait aktivitas pertambangan dan isu keamanan. Pemerintah dan aparat keamanan terus berupaya menertibkan aktivitas ilegal dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang beraktivitas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dukungan dari berbagai organisasi masyarakat seperti PMII dan HMI menunjukkan adanya apresiasi terhadap peran TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. (DHET)