Polri Gagalkan Penyelundupan PMI Nunukan: Ratusan Penumpang Diperiksa Ketat, Libatkan Ratusan Personel Gabungan
BERITATERBERITA – Upaya pengiriman calon pekerja migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural digagalkan di wilayah perbatasan. Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Desk Pelindungan PMI berhasil melakukan operasi penting ini.
Operasi digelar Pelabuhan Tunontakan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ini salah satu jalur strategis menuju negara tujuan seperti Malaysia.
Tindakan tegas ini diambil mencegah praktik ilegal berujung eksploitasi serta perdagangan orang. Ratusan calon pekerja migran diselamatkan.
Penyelamatan Calon PMI Non-Prosedural
Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Desk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menggagalkan upaya pengiriman calon pekerja migran non-prosedural atau ilegal. Operasi ini digelar Pelabuhan Tunontakan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Wilayah ini merupakan salah satu jalur strategis menuju negara tujuan macam Malaysia.
Baca juga: Rotasi Jabatan di Polda Maluku: Kapolri Mutasi Direktur Pamobvit, Kabid Humas, dan Dua Kapolres
Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menjelaskan, pemeriksaan digelar terhadap dua kapal besar. Kapal-kapal tersebut mengangkut ratusan hingga ribuan penumpang. Pemeriksaan menyasar kelengkapan administrasi serta status keberangkatan penumpang sebagai pekerja migran.
“Kami dari Satgas Gakkum, dari Desk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, saat ini melakukan pemeriksaan administrasi terhadap para penumpang kapal yang turun di pelabuhan ini,” jelas Brigjen Pol Nurul Azizah, Selasa, 6 Mei 2025.
Dua kapal diperiksa adalah KM Thalia jumlah penumpang sekitar 400–600 orang, serta KM Bukit Siguntang mengangkut 1.200–1.300 penumpang. Proses pemeriksaan terhadap penumpang masih terus berlangsung ketat. “Pemeriksaan sedang berjalan,” ujarnya. “Ini upaya kami memastikan tidak ada pengiriman pekerja migran secara ilegal bisa menimbulkan eksploitasi atau perdagangan orang.”
Baca juga: Polda Maluku Ukir Prestasi: Raih Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan Terbaik dari DJPb
Operasi Gabungan Libatkan Ratusan Personel
Operasi penggagalan PMI non-prosedural ini melibatkan sekitar 200 personel gabungan. Mereka berasal Bareskrim Polri, Polda Kaltara, Polres Nunukan, BP3MI, Imigrasi, POM TNI, dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ketat ini disebut akan diperluas ke pelabuhan-pelabuhan lain wilayah Kalimantan Utara.
Bahkan, operasi serupa tidak menutup kemungkinan akan diperluas ke wilayah perbatasan Indonesia lainnya. “Saat ini kami lakukan di sini, namun akan diperluas ke pelabuhan lain di wilayah Kaltara bahkan di wilayah Indonesia lainnya,” ujar Nurul, menekankan komitmen penegakan hukum.
Mandat Presiden untuk Pelindungan Maksimal
Satgas Gakkum Desk Pelindungan PMI terbentuk berdasarkan instruksi Presiden RI melalui program prioritas Asta Cita. Tugasnya dikoordinasikan Kabareskrim Polri selaku Ketua Satgas Penegakan Hukum.
Tujuan utama pembentukan satgas ini adalah memberikan pelindungan maksimal terhadap calon PMI. Ini penting mencegah mereka dari ancaman perdagangan orang serta eksploitasi. (Dhet)
Rekomendasi
