Tambang Maut Cirebon: Dedi Mulyadi Ungkap Fakta Yayasan dan Lahan Perhutani

BERITATERBERITA – Insiden tragis longsor di tambang Galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Jumat, 30 Mei 2025 lalu, terus menjadi sorotan.

Hingga kini, tim SAR gabungan telah menemukan 17 korban meninggal dunia yang tertimbun material longsor.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan beberapa temuan penting terkait operasional tambang maut tersebut.

Salah satunya adalah lahan seluas 30 hektare yang digunakan untuk aktivitas penambangan ternyata disewakan kepada tiga yayasan yang berbeda.

“Seluruh area seluas 30 hektare ini dikelola oleh tiga yayasan. Setelah ini, kami juga akan segera memanggil pihak Perhutani,” tegas Dedi pada Sabtu, 31 Mei 2025.

Pernyataan ini menyiratkan adanya permasalahan terkait izin dan penggunaan lahan.

Lahan Perhutani Jadi Tambang: Gubernur Geram

Dedi Mulyadi mengaku prihatin mendapati banyak lahan milik Perhutani yang berubah fungsi menjadi area pertambangan.

Menurutnya, Perhutani sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya fokus pada pengelolaan hutan, bukan menyewakan lahan untuk aktivitas penambangan.

“Sangat banyak area hutan yang dikelola Perhutani kini beralih menjadi lokasi tambang. Padahal, fungsi utama Perhutani adalah mengelola hutan, bukan menjadi pihak yang mengakomodasi pengusaha tambang,” ujarnya dengan nada kecewa.

“Dulu, perkebunan berubah menjadi PT sewa tanah, sekarang Perhutani menjadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Perusahaan BUMN yang melakukan praktik aneh seperti ini harus segera berbenah diri. Ini sebuah kesalahan besar,” lanjut Dedi dengan nada tegas.

Menyikapi situasi ini, Dedi Mulyadi menyatakan akan segera memanggil pihak Perhutani serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon untuk memberikan penjelasan.

Ia bahkan menginstruksikan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon untuk mengembalikan fungsi lahan tambang yang menelan banyak korban jiwa ini menjadi kawasan hutan kembali.

“Saya telah meminta Pemda Kabupaten Cirebon untuk segera merevisi tata ruang wilayah. Tata ruang ini harus dikembalikan menjadi kawasan hijau, bukan lagi zona pertambangan,” tuturnya. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Pengakuan Gubernur: Lokasi Galian Sangat Berbahaya

Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku pernah mengunjungi langsung lokasi galian C tersebut.

Ia tidak menyangkal bahwa aktivitas penambangan di lokasi itu sangat berbahaya dan tidak memenuhi standar keamanan yang seharusnya.

Ironisnya, izin operasional galian C tersebut masih berlaku hingga Oktober 2025.

“Saat itu, saya melihat langsung betapa berbahayanya penambangan Galian C ini. Standar keamanan bagi para pekerja sangat minim. Namun, karena izinnya masih berlaku sampai Oktober 2025 dan saya tidak memiliki wewenang untuk menghentikannya, maka penambangan terus berjalan,” ungkapnya melalui akun Instagram resminya pada Jumat, 30 Mei 2025.

Perintah Gubernur: Tutup Permanen dan Cabut Izin

Menyusul tragedi longsor ini, Dedi Mulyadi telah menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera turun tangan.

Ia meminta perusahaan pengelola tambang tersebut untuk ditutup secara permanen sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa.

“Dari sisi kebijakan, saya sudah memerintahkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta seluruh jajaran yang telah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan tambang ini harus ditutup untuk selamanya,” katanya dengan nada berduka sekaligus geram.

Bahkan, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya telah mencabut izin pertambangan yang sebelumnya dipegang oleh tiga yayasan pengelola tambang Galian C Gunung Kuda yang longsor tersebut.

Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap pelanggaran dan potensi bahaya yang terbukti terjadi.

“Tadi malam, kami telah mengeluarkan sanksi administrasi berupa penghentian izin, atau lebih tepatnya pencabutan izin dari tambang ini. Tambang ini dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah,” jelas Dedi.

“Selain itu, ada dua tambang lain di lokasi yang sama, yang juga dikelola oleh Yayasan. Ketiga tambang ini sudah kami tutup tadi malam,” pungkasnya. (Asep)