Thaksin Shinawatra Rambah Indonesia: Mantan Narapidana Jadi Penasihat Lembaga Negara

Akibatnya, Thailand mengalami krisis politik yang berkepanjangan. Sebenarnya, Thaksin sendiri sempat menyatakan diri mundur dari jabatannya, namun pengundurannya hanya berlangsung beberapa minggu saja.

Pada bulan Mei tahun yang sama, ia tiba-tiba muncul kembali sebagai Perdana Menteri Thailand, yang tentu saja menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Intinya, selama beberapa bulan di tahun 2006, status kepemimpinan pemerintahan Thailand menjadi tidak jelas hingga akhirnya pada bulan September tahun 2006, militer Thailand melakukan kudeta dan mengambil alih pemerintahan saat Thaksin sedang berada di luar negeri.

Setelah dikudeta dan berada di pengasingan, Thaksin masih menghadapi berbagai kasus hukum di Thailand. Pada tahun 2008, ia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara atas kasus jual beli tanah istrinya, Khunying Potjaman.

Dalam kasus ini, Thaksin dituduh telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan karena saat ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003, istrinya memenangkan lelang untuk membeli tanah milik negara di Bangkok.

Selain Thaksin, adiknya, Yingluck Shinawatra, juga sempat terpilih menjadi Perdana Menteri Thailand pada tahun 2011.

Salah satu kebijakan kontroversial Yingluck adalah usulan amnesti untuk semua konflik politik yang terjadi antara tahun 2006 hingga 2010.

Ia berencana memberikan pengampunan kepada tokoh-tokoh yang terlibat dalam kekisruhan politik Thailand selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun.

Namun, rencana ini langsung mendapat penolakan keras dari berbagai pihak karena kebijakan ini diyakini hanya merupakan upaya Yingluck untuk membebaskan Thaksin dari berbagai kasus hukum yang menjeratnya.

Pada akhirnya, nasib Yingluck tidak jauh berbeda dengan kakaknya, ia juga dikudeta oleh militer yang saat itu dipimpin oleh Prayut Chan-o-cha, yang kemudian menjadi Perdana Menteri Thailand selanjutnya.

Anak kandung Thaksin, Paetongtarn Shinawatra atau Ung Ing Shinawatra, saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand.

Ia diusung oleh Partai Pheu Thai (Partai Merah) yang merupakan metamorfosis dari Partai Thai Rak Thai yang didirikan oleh Thaksin.

Pada pemilu terakhir di tahun 2023, Partai Pheu Thai sebenarnya hanya mendapatkan suara terbanyak kedua, kalah dari Partai Move Forward (Partai Orange).

Partai Move Forward merupakan partai baru yang sangat progresif dan didukung oleh banyak anak muda Thailand karena mereka menginginkan demokrasi yang lebih penuh di Thailand.

Meskipun memenangkan pemilu, Partai Move Forward gagal membentuk pemerintahan karena berbagai manuver politik, dan akhirnya Srettha Thavisin dari Partai Pheu Thai yang naik menjadi Perdana Menteri, sebelum kemudian digantikan oleh Paetongtarn Shinawatra.

Diduga kuat bahwa naiknya Paetongtarn Shinawatra sebagai Perdana Menteri dengan dukungan partai pro-militer dan monarki merupakan bagian dari kesepakatan untuk memulangkan sang ayah, Thaksin Shinawatra, ke Thailand.

Benar saja, tidak lama setelah Paetongtarn menjabat, Thaksin yang selama 15 tahun tidak bisa pulang ke Thailand karena ancaman penangkapan tiba-tiba diizinkan untuk kembali.

Meskipun setelah kembali Thaksin tetap menjalani proses hukum dengan menjadi tahanan rumah, namun durasi hukumannya dipotong dari 8 tahun menjadi hanya 1 tahun.

Setelah menjalani hukuman singkat tersebut, Thaksin tiba-tiba muncul dalam daftar dewan penasihat Danantara di Indonesia.

Pengangkatan seorang tokoh yang memiliki rekam jejak kontroversial di negara asalnya sebagai penasihat di lembaga negara Indonesia tentu menimbulkan berbagai pertanyaan dan kritik.

Danantara sendiri juga dikenal sebagai lembaga yang tidak lepas dari kontroversi.

Sebelum ramai diperbincangkan di Indonesia, Thaksin Shinawatra ternyata juga dipercaya menjadi semacam penasihat presiden di tingkat ASEAN.

Ia sempat melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam dan Malaysia.

Menurut beberapa sumber, Thaksin merupakan penasihat dari Perdana Menteri Malaysia saat ini, Anwar Ibrahim.

Setelah kunjungan tersebut, Thaksin direncanakan akan datang ke Indonesia pada tanggal 7 Maret 2025 atas undangan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, izin terbangnya ke Indonesia sempat tidak disetujui oleh otoritas Thailand dengan alasan yang tidak kuat. Tidak lama kemudian, muncul kabar mengejutkan mengenai pengangkatannya sebagai dewan penasihat Danantara.

Hal ini menimbulkan dugaan bahwa kunjungan yang direncanakan sebelumnya ke Indonesia mungkin terkait dengan rencana pengangkatan tersebut.

Pengangkatan Thaksin sebagai penasihat di lembaga negara Indonesia ini tentu saja menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat.

Sebagian pihak menyayangkan keputusan tersebut mengingat rekam jejak Thaksin yang penuh kontroversi di Thailand.

Muncul pertanyaan mengenai pertimbangan apa yang mendasari pengangkatan ini dan apakah hal ini akan berdampak positif bagi citra Indonesia di mata internasional.

Demikianlah rangkuman beritaterberita.com dari kanal youtube ‘Sepulang sekolah’ dengan judul “Jadi Penasehat DANANTARA, Seperti Apa TRACK RECORD THAKSIN? Benarkah Koruptor? “. (Red)