Proyek Infrastruktur Desa Wangunjaya: Material Diduga Tak Standar, Pekerja Tanpa Pelindung, Kemana Larinya Uang Rakyat?

Ketiadaan pengawasan ketat seolah memberi ruang bagi praktik-praktik pengerjaan yang tidak sesuai prosedur dan berpotensi merugikan.

Para pekerja di lokasi proyek pun terpantau memakai peralatan seadanya, seperti cangkul yang dipakai untuk mengaduk campuran material semen, pasir, dan split.

Mirisnya lagi, tidak terlihat adanya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi para pekerja, mengabaikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Upaya konfirmasi dan klarifikasi menemui jalan buntu; saat tim investigasi menyambangi lokasi, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan anggota lainnya tidak berada di tempat.

Dihubungi melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp, baik Ketua TPK maupun Kepala Desa Wangunjaya tidak memberikan respons apapun, menambah daftar panjang kecurigaan publik.

Sikap tidak kooperatif para pihak terkait ini jelas bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka dikelola dan dipertanggungjawabkan.

Potensi Pelanggaran Hukum dan Desakan Audit Menyeluruh

Temuan-temuan janggal ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran hukum yang serius, mulai dari dugaan pengurangan volume pekerjaan hingga pemakaian material yang tidak sesuai spesifikasi.

Jika terbukti, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap keseluruhan proses pengerjaan proyek mutlak diperlukan, diikuti audit investigatif oleh pihak berwenang.